HIBAH DANA PENDIDIKAN, Australia Sumbang 500 Juta Dollar, Lho...

JAKARTA,  — Pemerintah Australia menyepakati program baru senilai 500 juta dollar Australia untuk mendukung tujuan Indonesia menyediakan program wajib belajar sembilan tahun pada 2015. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Australia Julia Gillard seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Selasa (2/11/2010).
"Bantuan ini memungkinkan pembangunan 2.000 gedung sekolah baru. Bantuan ini juga memungkinkan 1.500 sekolah Islami mengikuti standardisasi akreditasi nasional," kata Gillard pada jumpa pers bersama Presiden SBY.
Indonesia dan Australia menyambut baik kerja sama pendidikan berkelanjutan menyangkut kemitraan, program pertukaran, beasiswa, dan pelatihan pada seluruh tingkatan pendidikan. Indonesia dan Australia juga berkomitmen meningkatkan jumlah siswa yang belajar di negara masing-masing, antara lain melalui The Australian Scholarship, the ACISIS Program, dan Beasiswa Darmasiswa Indonesia.
Baik Indonesia maupun Australia juga akan mempererat kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, khususnya dalam pertukaran pemuda, relawan, ahli, dan juga program kewirausahaan dan kepemimpinan.
Gllard mengatakan, kedua negara juga menikmati peningkatan jumlah wisatawan ke masing-masing negara. Indonesia dan Australia berkomitmen meningkatkan kerja sama di sektor pariwisata sebagai sarana untuk mempromosikan hubungan antarmasyarakat.

Sumber : Kompas.com, Selasa 2 November 2010

Mendiknas: Orang Miskin Dilarang Sekolah Benar Terjadi

 

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh memaparkan hasil kerjanya selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

M Nuh memaparkan, program Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) erat kaitannya dengan pembangunan dalam bidang kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.

"Data statistik menunjukkan, ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan dan kesehatan. Semakin tinggi tinggi tingkat pendidikan, semakin baik tingkat kesejahteraan dan kesehatan," papar Nuh kepada wartawan di Gedung Kemendiknas, Selasa (19/10/2010).

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini memaparkan,  di antara program Kemendiknas yang sudah melampaui target adalah penyediaan internet bagi 17.500 sekolah di seluruh Indonesia.

Sementara, salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Kemendiknas adalah mempersempit disparitas kesempatan belajar siswa di tiap satuan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar (SD), dari 31,05 juta siswa, sekira 1,7 persennya putus sekolah dan 18,4 persen tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Pada satuan sekolah menengah pertama (SMP), dari jumlah 12,69 juta siswa, 1,9 persen putus sekolah, dan 30,1 persen di antaranya tidak dapat melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas (SMA). 

Pada tingkat SMA, jumlah siswa putus sekolah mencapai 4,6 persen dari total 9,11 juta siswa. Pada tingkat SMA pulalah jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (PT) sangat tinggi, yaitu sebanyak 59,8 persen.

Sementara, saat ini tercatat 4,66 juta mahasiswa. Dari jumlah ini, 6,31 persennya merupakan mahasiswa dari kalangan ekonomi miskin.

"Data ini menunjukkan, sampai saat ini pameo 'orang miskin dilarang sekolah', memang benar-benar terjadi. Karena itu, pemerintah harus menjemput bola, mencari para siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah untuk diberi bantuan," tegas Nuh.

Dia menambahkan, pemerintah tidak bisa membiarkan anak-anak miskin berjuang sendirian, tetapi harus ada afirmasi dan campur tangan pemerintah. Sejauh ini, bantuan pemerintah diberikan melalui berbagai skema beasiswa dan bantuan operasional sekolah (BOS).(rhs) (okezone.com)

Din Syamsudin: Standar Kelulusan di Desa dan Kota Berbeda!

SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin tidak menyetujui standar kelulusan diseragamkan lewat ujian nasional atau UN.

"Standar kelulusan antara kota dan desa itu beda. Karena itu, saya tak setuju kalau ujian untuk siswa di kota dan desa diseragamkan," ujarnya di sela-sela pencanangan gerakan infaq untuk Muktamar Mandiri dan Satu Abad Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 4, Pucang, Surabaya, Selasa (12/1/2010).

Didampingi Ketua Pengda Muhammadiyah (PDM) Surabaya Syaifuddin Zaini, Din mengatakan bahwa kelemahan sistem UN adalah penyeragaman standar kelulusan. Dia mengatakan, semestinya perlu ada modifikasi yang lebih relevan untuk UN karena ada perbedaan standar antara kota dan desa.

Dalam kesempatan itu pula, Din menyarankan bahwa perguruan tinggi seharusnya memiliki otonomi untuk menyeleksi calon mahasiswa sendiri. "Jadi, standar seleksi masuk perguruan tinggi itu jangan diseragamkan," katanya.